SMK Negeri2 Ambil Bagian pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Lanjutan Jejaring Pendidikan Antikorupsi yang ditaja KPK Republik Indonesia
Lukman, S.E., M.Kom - (NVT.SPMI.12092021-38)
Share this

SMK Negeri2 Ambil Bagian pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Lanjutan Jejaring Pendidikan Antikorupsi yang ditaja KPK Republik Indonesia

Lukman, S.E., M.Kom - (NVT.SPMI.12092021-38) 12 Sep 2021
Published in School News
SMK Negeri2 Ambil Bagian pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Lanjutan Jejaring Pendidikan Antikorupsi  yang ditaja KPK Republik Indonesia

Menurut perspektif hokum, definisi korupsi secara lugas dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang  diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : ( 1). Kerugian keuangan Negara, (2). Suap menyuap, (3). Penggelapan dalam jabatan, (4). Pemerasan, (5). Perbuatan Curang, (6). Benturan kepentingan dalam pengadaan, (7). Gratifikasi.  Banyak pernyataan yang destruktif yang mengatakan bahwa korupsi tidak bisa diberantas, korupsi merupakan suatu budaya, dan lain sebagainya.  Pernyataan-pernyataan tersebut sangat mudah disanggah dengan alasan jika korupsi merupakan suatu budaya maka koruptor disebut dengan budayawan, kalau kita sering mendengar Negara bahkan dunia selalu melindungi dan melestarikan budaya, apalagi budaya local yang unik katakanlah tari Zapin yang merupakan warisan budaya melayu di propinsi Riau, atau permainan kompang di Bengkalis yang merupakan budaya dan kearifan local dari melayu Riau, dan masih banyak lagi budaya-budaya yang di belahan nusantara lainnya. Tapi pada intinya budaya-budaya di atas jelaslah sangat  dilindungi dan dilestarikan sebagai warisan nenang moyang untuk generasi penerus agar tidak punah ditelan waktu. Berbeda hal dengan korupsi jika korupsi itu merupakan suatu budaya maka korupsi juga harus dilindungi dan dilestarikan, maka sangatlah berbahaya jika persepsi terhadap korupsi di atas tidak dijelaskan secara komprehensif.

Selanjutnya korupsi juga mempunyai dampak menyentuh semua lini masyarakat, mulai dari pejabat Negara, pegawai rendahan, masyarakat biasa seperti pensiunan, orang tua jompo, pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang asongan, dan lain-lain pasti akan terkena dampak anti korupsi tersebut. Jadi sangatlah tepat jika korupsi digolongkan pada kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).

 

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Lanjutan Jejaring Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan atas dasar Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : UND/1077/DKM.00.01/80-82/2021 tanggal 10 Agustus 2021, yang dilaksanakan secara via aplikasi zoom dengan metode Webinar selama 2 (dua) hari yaitu Selasa s/d Rabu (tanggal 07 s.d 08 September 2021) mulai dari jam 08.00 WIB s/d 13.00 WIB.

Di SMK Negeri 2 Pekanbaru Kegiatan Pengembangan Kapasitas Lanjutan Jejaring Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan secara terorganisir dan diikuti bersama-sama  beberapa orang guru antara lain Maryam Kasnaria, Zahara, Zismal Tetty, Hj. Ery Desilawati, Muriyati, Naman Damanik, Megawati, Ratih Purnamasari, ketua program keahlian antara lain Erdimanto, Bambang Tirto, Budi Subarta, Asmery Desti, Salmiati, Abdul Gani, Helmi Arisman, dan Refdedi, wakil kepala sekolah yaitu ; Lukman, S.E., M.Kom, Wawan Suryawan, S.Pd, Fitrianti, M.Kom, Yuliasma, SS dan kepala sekolah Bapak H. Peri Daswandi, M.Pd di ruangan meeting, selama kegiatan pelaksanaan seluruh peserta mengikutinya dengan sungguh-sungguh. 

Materi tentang Antikorupsi yang diberikan sangat menginspiratif kepada seluruh peserta webinar, semoga materi-materi yang didapat bisa diterapkan pada diri sendiri maupun untuk siswa peserta didik yang menjadi tanggung jawab guru yang bersangkutan.

TAGS:
Published in School News

More Related Articles

Read 49 times
Selamat Datang Di Website SMK Negeri 2 Pekanbaru
  • Education Center
  • Technological Training Center
  • International quality